PMII Lombok Timur Gelar Aksi Unjuk Rasa
Lombok Timur – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Lombok Timur menggelar aksi unjuk rasa di kantor bupati dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.Para aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lombok Timur yang menggelar aksi unjuk rasa di Selong, Kamis itu menuntut ketegasan pemerintah mengenai pemanfaatan dermaga Labuhan Haji yang hingga kini belum jelas. Anggaran yang digunakan untuk pembangunan dermaga tersebut mencapai Rp85 miliar.
Para mahasiswa yang tergabung dalam PMII itu menyampaikan orasi di kantor bupati dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polres Lombok Timur.
Puluhan mahasiswa tersebut kemudian melanjutkan aksinya ke kantor Dinas Perhubungan Komunikasu dan Informasi dengan berjalan kaki lebih dari satu kilometer, karena tidak ada pejabat yang bersesia menerima mereka di kantor Bupati Lombok Timur.
Koordinator aksi unjuk rasa Azwar Zamhuri dalam orasinya mengatakan, masyarakat menginginkan kejelasan mengenai pemanfaatan dermaga Labuhan Haji tersebut. “Pembangunan dermaga tersebut menggunakan APBD yang mencapai Rp85 miliar, namun dibiarkan mubazir. Kami minta penjelasan dari pemerintah di daerah ini akan digunakan untuk apa dermaga yang sudah dibangun dengan uang rakyat tersebut,” kata Azwar dalam orasinya.
Dia mengatakan masyarakat Lombok Timur menginginkan dermaga Labuhan Haji tersebut bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan prekonomian masyarakat, teruatama yang ada di sekitar dermaga Labuhan Haji.
Pemkab Lombok Timur membangun dermaga Labuhan Haji itu untuk kesejahteraan masyarakat. Namun justru dermaga tersebut tidak bisa difungsikan sebagaimana yang diinginkan, bahkan pembangunannya belum rampung terutama kolam dermaga harus di keruk lagi. “Pemkab Lombok Timur jangan menyia-nyiakan uang rakyat yang begitu banyak digunakan untuk pembangunan dermaga Labuhan Haji tersebut,” kata Azwar.
Hanapi, peserta unjuk rasa lainnya juga menanyakan kenapa PT Newmot Nusa Tenggara (NNT) membatalkan penggunaan dermaga Labuhan Haji sebagai dermaga bongkar muat kapal cepat padahal perusahaan tambang itu sudah membangun berbagai fasilitas pendukung di dermaga tersebut. “Berapa kerugian pemerintah daerah dengan tidak difungsikan dermaga Labuhan Haji tersebut, sehingga tentunya kami meminta DPRD Lombok Timur dan pemerintah harus mempertanggungjawabkan anggaran pembangunan dermaga kepada masyarakat,” katanya.
Perwakilan mahasiswa diterima Sekretaris Dinas Hubkominfo Lombok Timur L Asmara Yadi bersama pejabat lainnya didampingi Kabag Ops Polres Kompol Bambang Nasution.
Dalam pertemuan tersebut Sekretaris Dinas Hubkominfo L Asmara Yadi tidak berani memberikan penjelasan yang mendetail terkait tuntutan dari para pengunjuk rasa. “Saya tidak berani mengambil keputusan dalam masalah ini, karena ada pimpinan yang lebih berhak, tetapi yang jelas pemerintah daerah tetap akan memanfaatkan dermaga Labuhan Haji itu sesuai rencana,” kata Asmara Yadi.
Ia mengatakan, mengenai batalnya PTNNT menggunakan dermaga Labuhan Haji itu ditentukan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan tim independen yang menilai bahwa dermaga itu tidak memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran “Tim independen itu menilai kalau arus di perairan Labuhan Haji membahayakan keselamatan pelayaran. Batalnya penggunaan dermaga tersebut bukan kemauan dari PT NNT, tetapi mengacu pada hasil pengakajian tim indenpenden,” katanya.
Setelah menerima penjelasan dari pihak Dinas Hubkominfo para mahasiswa membubarkan diri dengan tertib.(ant)